Lilianto Apriadi
SOEHARTOISME
Jumat, 1 Februari 2008 pukul 9:33:0 WIB
 |
Faham Soeharto atau ajaran Soeharto atau Soehartoisme banyak merambah di berbagai bidang, termasuk olahraga. Salah satunya adalah membuat sinergi hubungan antara para stakeholder olahraga di Tanah Air, yang sekarang akhirnya dilakukan oleh Menegpora dengan KONI Pusat.
Untunglah di saat sebagian kita meratapi kepergian penguasa Orde Baru selama 32 tahun itu di pekan terakhir Januari, bisul olahraga tidak jadi pecah. Hubungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan KONI Pusat membaik. Pelatnas multievent yang tadinya dikelola Satuan Tugas (Satgas) diserahkan kembali kepada KONI. Maka pelatnas Olimpiade 2008 kini menjadi gawean KONI, tidak seperti SEA Games lalu, walau tetap berkoordinasi dengan Menegpora.
Ketika era Soeharto hubungan antara institusi itu sangat kuat. Gonjang-ganjing hubungan keduanya nyaris tidak terdengar. Tidak jarang Ketua KONI dijabat oleh anggota kabinet Pembangunan bentukan Soeharto. Misalnya ketika posisi itu dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Surono. Karena dua institusi tersebut (Menegpora dan KONI) dijabat oleh Menteri maka tongkat komando olahraga secara tidak langsung berada di bawah Presiden.
Hasil yang diperoleh pun signifikan dengan kondisi bagus hubungan itu. Di berbagai pesta olahraga atlet-atlet kita menunjukkan prestasi membanggakan. SEA Games 1977, di mana Indonesia untuk pertama kali ikut serta, kontingen kita langsung menduduki juara umum. Posisi itu dipertahankan hingga tahun 1983 atau pada yang keempat keikutsertaan Indonesia.
Sempat anjlok di SEA Games 1985, sebelum mengambil alih lagi posisi terbaik pada SEAG 1987 hingga 1993. Lalu merosot lagi pada SEAG 1995 dan bangkit kembali pada 1997. Itulah prestasi era Soeharto di SEA Games, sampai pada tahun 1998 ia lengser menjabat Presiden. Setelah itu gelar juara umum tak pernah mampir di Ibu Pertiwi.
Di pesta olahraga lebih besar lagi, khususnya Olimpiade, untuk pertama kali Indonesia meraih dua emas lewat pasangan bulutangkis, Susy Susanti-Alan Budikusumah di Olimpaide Barcelona 1992. Bedanya dengan SEA Games, masa emas di Olimpiade terus berlangsung walau Sang Presiden itu telah turun.
***
Prestasi-prestasi itu dianggap lebih baik dibanding sekarang, bisa ya bisa pula tidak. Lebih baik kalau dilihat dari kondisi langgeng pembinaan olahraga yang berujung pada peraihan emas di pesta-pesta olahraga itu.
Namun, hal itu masih bisa diperdebatkan, karena kita juga mengalami kemerosotan, misalnya pada 1985 dan 1995 saat SEA Games berlangsung di Thailand. Artinya atlet-atlet kita bisa dianggap sebagai jago kandang. Di kandang Thailand kita nyungsep. Sama juga seperti sekarang ini.
Hanya memang ada bedanya. Kita pernah jaya di luar kandang selain di Thailand, yaitu di Malaysia, Singapura, dan Filipina di saat mereka menjadi tuan rumah di bawah tahun 1995. Ketika kontingen Merah Putih berjaya kembali pada 1997, itu terjadi karena kita menjadi tuan rumah. Wacana inilah yang sedang diusung oleh pemerintah untuk merebut gelar juara umum dengan menjadi tuan rumah pada 2011. Sami mawon kan dengan yang dulu.
Kejayaan-kejayaan itu juga masih bisa diperdebatkan. Di era Soeharto, olahraga Asia Tenggara belum dimasuki oleh atlet-atlet Cina yang bernaturalisasi menjadi warga negara Singapura atau Malaysia misalnya.
Pada SEAG 1997 yang berlangsung di Jakarta, atlet-atlet tenis meja Singapura yang asal Cina, seperti Li Jiawei yang sekarang menguasai SEA Games, ditentang kehadirannya. Usaha Indonesia ketika itu berhasil. Jiawei dkk. yang sudah datang di Jakarta hanya bisa tampil di nomor beregu, sedang perorangan tidak.
Itulah saat terakhir tenis meja melalui Rossi Dipoyanti dkk. memanen lima emas. Setelah itu kita merosot seiring dengan dominasi atlet-atlet Cina di kubu Singapura.
Artinya, prestasi olahraga kita di zaman Soeharto sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Kita tidak pernah unggul atas Thailand di kandang Thailand. Itu merupakan cermin bahwa prestasi olahraga kita belum hebat di Asia Tenggara. Gelar kita bukan juara sejati, melainkan semu.
***
Namun di balik itu, bidang olahraga sama dengan bidang-bidang lain. Terbangun oleh dana yang tidak transparan, terbelenggu oleh sistem yang tidak demokratis, berdiri di atas penderitaan para tahanan politik di Pulau Buru dan penjara lainnya, berada di tengah pelanggaran hak asasi manusia (penculikan dan penyiksaan mahasiswa dll.).
Sebagian rakyat mengalaminya, orang lain mengakuinya. PBB telah menempatkan Soeharto sebagai pencuri aset negara terbesar di dunia. Australia dan beberapa negara telah menyatakan kesuksesan Soeharto dibangun dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
Kalau kita merenung akan berdiri bulu kuduk. Di saat atlet berpesta olahraga ke manca negara, sementara ada orangtua bahkan pemuda-pemuda seusia si atlet, disiksa di dalam tahanan, dikucilkan, hingga tak jelas nasibnya sampai sekarang. Di kala para ofisial terbang ke berbagai negara, sementara banyak keluarga diasingkan di Pulau Buru.
Tindakan mengucilkan, menyiksa, membungkam hak asasi manusia, bukanlah perbuatan ”fairplay”, komitmen olahraga yang selalu kita junjung. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas. Bintang-bintang bulutangkis dunia kita juga merasakan diskriminasi, seperti Hendrawan, Ivanna Lie dan banyak lagi. Mereka yang warga keturunan dibedakan dalam mengurus surat-surat keterangan. Bahkan untuk menjadi warga negara Indonesia waktu itu bagai mimpi. Setelah Soeharto turun, diskriminasi itu tidak ada lagi.
Jadi, sebenarnya kondisi olahraga kita pada era Soeharto tidak lebih baik dibanding sekarang. Justru situasi sekarang memberikan harapan ke depan, asal tetap berada di jalur yang benar, terbuka, dan fairplay. Kita tinggalkan Soehartoisme, kita gunakan benarisme, transparanisme, fairplayisme.
Kalau konsisten memakai faham ini, maka ujungnya adalah prestasi yang akan melebihi Soehartoisme.
Email: lili@bolanews.com atau ramtodi@yahoo.com
Blog: http://liliantoapriadi.blogspot.com
Lilianto Apriadi |
